Otoritas pajak Belanda mencari masukan tentang rancangan undang-undang bagi perusahaan kripto untuk melaporkan data pengguna

Otoritas pajak Belanda telah mulai meminta pendapat publik tentang rancangan undang-undang yang akan mengharuskan perusahaan kripto untuk mengumpulkan dan melaporkan data transaksi pengguna yang relevan kepada badan pajak.

Dalam pernyataan yang diterjemahkan yang dirilis pada hari Kamis, Kementerian Keuangan Belanda mengatakan bahwa rancangan undang-undang yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan transparansi mengenai kepemilikan kripto dan bahwa langkah-langkah yang diusulkan “tidak akan mengubah apa pun bagi pemegang kripto, karena mereka sudah diharuskan untuk melaporkan saldo kripto mereka.”

Sebagai bagian dari Arahan Kedelapan tentang Kerjasama Administratif (DAC8), negara-negara anggota UE diwajibkan untuk menerapkan aturan yang akan memaksa perusahaan kripto untuk melaporkan data kepemilikan pelanggan, yang akan dibagikan di antara otoritas pajak UE. Negara-negara anggota memiliki waktu hingga 31 Desember 2025 untuk menerapkan aturan tersebut, yang akan resmi berlaku pada 1 Januari 2026.

Konsultasi publik Belanda tentang rancangan undang-undang dimulai pada 24 Oktober dan akan berlangsung hingga 21 November. Pihak berwenang berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat pada kuartal kedua tahun 2025, menurut pernyataan tersebut.

“Dengan undang-undang ini, kami mengambil langkah penting dalam perpajakan mata uang kripto,” kata Folkert Idsinga, Sekretaris Negara untuk Urusan Pajak dan Administrasi Pajak Belanda, dalam pernyataan yang diterjemahkan, menambahkan bahwa negara-negara anggota UE akan dapat berkolaborasi lebih efektif, dengan transaksi kripto menjadi lebih transparan bagi otoritas pajak.

“Ini akan memerangi penghindaran dan pengelakan pajak, memastikan bahwa pemerintah Eropa tidak lagi kehilangan pendapatan pajak,” kata Idsinga.

Kementerian keuangan Belanda juga mengatakan bahwa mereka sepenuhnya menyadari sektor perdagangan kripto yang sedang berkembang. “Mata uang kripto, seperti simpanan bank dan investasi lainnya, adalah bentuk kekayaan yang harus dikenakan pajak,” kata pemerintah. “Namun, otoritas pajak di Uni Eropa saat ini memiliki pengawasan yang tidak memadai di bidang ini, yang mengakibatkan ketidaksetaraan di sektor keuangan.”

Awal pekan ini, dewan hukum pajak Denmark juga mengusulkan pajak atas keuntungan kripto yang belum direalisasi sebagai bagian dari rekomendasi undang-undang terbarunya. Mads Eberhardt, analis kripto senior dari Steno Research, menulis di X bahwa pajak atas keuntungan modal yang belum direalisasi kemungkinan akan sebesar 42%.

Pemerintah Denmark juga mencatat bahwa menteri perpajakannya berencana untuk memperkenalkan undang-undang awal tahun depan yang mengharuskan penyedia layanan kripto untuk melaporkan informasi tentang transaksi kripto klien mereka.